Tags

Ehm dapet seminar nih dari yayasan pemberi beasiswa gw. Nah, sedikit mau share nih. buat yang mau copy silahkan, tapi tetep cantumin sumber ya…here they are…:

Resume Seminar,

Sabtu, 19 Februari 2010

Gedung C3.505 FHUI, Depok

Tema : KORUPSI

Pembicara : Rudi Satrio/ Dosen Hukum Pidana FH UI

Ada dua makna kata korupsi:

Ø Korupsi dalam arti sempit. Pergertian ini mengandung makna antara lain yaitu tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, tindakan yang dapat merugikan perokonomian negara

Ø Korupsi dalam arti luas.pengertian ini mengandung makna suap, pemerasan, gratifikasi, menyunat dana milik orang lain dan tindakan yang dapat mengganggu proses hukum.

Ada banyak pendapat ahli tentang pengertian kata “korupsi”. Bermacam-macam arti kata korupsi ini akhirnya diseragamkan dengan UU tindak pidana korupsi.

Penyebab korupsi ada 3 yaitu

1. Buruknya ekonomi

2. Lingkungan yang mendukung

3. Moderenisasi

Dalam korupsi ada tiga kemungkinan hal yang terjadi:

1. Nyata korupsi

Yaitu perbuatan korupsi yang benar benar diniatkan dan dilakukan oleh seseorang dengan segala kesadarannya

2. System yang Menyebabkan Korupsi

Yaitu korupsi yang dilakukan dengan tidak diniatkan. Korupsi ini dilakukan karena adanya sebuah system yang menyebabkan seseorang terjerat dalam tindak korupsi. Tapi tetap saja orang tersebut melakukan tindakan korupsi walau terpaksa system.

3. Korupsi karena fitnah

Korupsi ini tentu bukan korupsi yang sebenarnya, tapi berupa kebohongna yang ditimpakan pada seseorang yang tidak bersalah. Kasus korupsi jenis ini biasanya jika sampai ke meja pengadilan akan didapati bukti yang sangat lemah.

Dalam isu yang berkembang saat ini, kata pemberantasan korupsi sering digaungkan. Padahal kenyataannya kata “Pemberantasan” sedikit mencirikan sebuah kesombongan karena korupsi tidak akan bisa diberantas sama sekali. Bahkan di Negara maju yang dianggap bersih dari korupsi seperti Singapura, masih terdapat kasus korupsi walau hanya 0,00sekian persen. Sehingga kata yang cocok digunakan untuk penanggulangan kasus korupsi di indoneisa yaitu pencegahan tindak pidana korupsi yang berarti menekan peluang sekecil kecilnya bagi siapapun untuk melakukan tindak korupsi.

Pencegahan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan membuat produk hukum. Namun, sangat disayangkan produk hukum yang ada di Indonesia tidak memberikan sistem preventif korupsi tapi kuratif yaitu menghukum yang bersalah bukan mencegah kasus. Bahkan lebih buruk lagi, produk huhum indonesia yang terkait korupsi ada yang bertentangan. Contohnya saja pada pengertian uang negara.

Dalam UU BUMN, uang tidak lagi dikatakan uang negara jika sudah sampai pada instansi pemakai contohnya BUMN. Sedangkan dalam UU Keuangan Negara, kemanapun uang mengalir hingga instansi manapun uang tersebut tetap dikatakn uang negara. Perbedaan pengertian ini tentu saja akan memberikan dampak yang berbeda pada penanganan kasus korupsi seseorang yang mencuri uang negara. Pada instansi KPK, kiblat pengertian uang negara diberikan kepada UU keuangan negara sehingga dengan pangertian uang negara yang luas,banyak koruptor terjaring di pengadilan Tipikor. Sedangkan pada instansi kepolisian yang membawa suatu kasus ke pengadilan negeri, pengertian uang negara bermuara pada UU BUMN yang menyebabakan hanya segelintir orang yang bisa dikatakan menilap uang negara.

Metode pencegahan kasus korupsi yang dinilai paling efektif saat ini yaitu ketika individu memegang prinsip kehati- hatian dan saling mengingatkan antar sesama. Diluar hal tersebut, ada 4 langkah pencegahan korupsi yaitu

1. Memberi contoh yang baik

2. Memberi stimulus yang cocok

3. Dengan persuasi dan penerangan

Dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi

Eliza Eka Nurmala

FKM UI/Kesehatan Lingkungan/2008

Batch 3 YDBP-UI