Tags

Kasihan Marzuki Ali
Marzuki Ali kembali digugat massa. Pernyataanya untuk mebubarkan KPK dan memaafkan koruptor sungguh mengejutkan. Melihat amanah beliau sebagai seorang Ketua DPR RI, pernyataan beliau tentu bertentangan dengan amanat rakyat untuk menghapus korupsi di bumi pertiwi. Lalu kemudian saya berfikir, apakah benar pernyataan beliau itu ditunggangi kepentingan partanyai?. Kalau dilihat lagi, memang tidak mengherankan jika ia melakukan aksi maafkan koruptor untuk menyelamatkan kader partainya. Partai yang kadernya terendus menjadi ‘gunung es’ koruptor indonesia akibat nyanyian Nazaruddin. entahlah…


Pejabat Tinggi Double Amanah
Seorang pejabat pada dasarnya harus bisa membedakan mana amanah partai yang berarti amanah sekelompok orang dengan tujuan tertentu dan mana amanah publik yang berarti amanah seluruh rakyat Indonesia. saya pribadi menyayangkan aksi double amanah pejabat tinggi sekaliber ketua dan wakil ini. memang, aksi ini tidak akan menjadi masalah jika sang pejabat bisa berlaku adil untuk manajemen kedua amanahnya. tapi kemudian sikap dan pernyataaan sang pejabatpun akan selalu dibuntuti dengan pertanyaan “untuk kepentingan partaikah atau tulus untuk rakyat?” seperti kasus Marzuki Ali diatas. karena pada satuan waktu yang sama, satu manusia memiliki dua kepentingan yang tak jarang berbeda tujuan.

Bukan memangkas Kontribusi
melepas amanah partai setelah mendapat amanah publik tidak sama sekali menghalangi pejabat tersebut untuk berkarya dipartainya. toh, berkarya untuk partai tidak harus di’pucuk’kan? memang inilah pengorbanan ketika terpilih menjadi pejabat publik, harus rela melepas amanah tinggi diinternal partainya. jika kaderisasi partai baik, saya rasa tidak akan ada masalah setelahnya.

Efek Kaderisasi
Kemungkinan alasan sebuah parpol masih mengikat sang pejabat publik adalah kekosongan kader. well, pasti parpol bingung juga ya kalau kader dengan leadership dan kinerja bagus harus pergi sedangkan belum ada pengganti. nah, disini kuncinya. kekerenan partai politik juga dapat dilihat dari kaderisasi anggotanya, bagaimana parpol tersebut dapat mencetak kader partai dengan kapabilitas dan kualitas kelas pemimpin. sayangnya, ini yang sering dilupakan. parpol hanya merekrut orang sebanyak-banyaknya tapi lupa membinanya. sehingga tak jarang, parpol bingung juga setelah kader terbaiknya terpilih sebagai pejabat publik. dibiarkannya sang kader dengan dua jabatan tinggi sekaligus.

Memang harus memilih
Jika kader terbaik telah ada, namun double amanah masih merajalela pada akhirnya, keikhlasan sang pejabatlah yang diuji. Bersediakah ia melepaskan jabatan bergengsinya di partai politik demi fokus pada amanah rakyat?. atau dia memang sanggup berlaku adil bagi keduanya, kepentingan kelompoknya juga kepentingan rakyatnya.

Hei! jangan takut bersuara, meski Prita digugat masuk penjara =D *you know what i mean, right?